Kode Etik

1. Penyelenggara Pemilihan Umum harus menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
2. Penyelenggara Pemilihan Umum harus bersikap dan bertindak nonpartisipan dan imparsial
3. Penyelenggara Pemilihan Umum harus harus bertindak transparan dan akuntabel
4. Penyelenggara Pemilihan Umum harus melayani pemilih menggunakan hak pilihnya
5. Penyelenggara Pemilihan Umum tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
6. Penyelenggara Pemilihan Umum harus bertindak profesional dan
7. Administrasi pemilihan umum harus akurat